You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pejabat DKI Ramai-ramai Laporkan Gratifikasi
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Pejabat DKI Ramai-ramai Laporkan Gratifikasi

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama (Ahok) mengungkapkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI telah ramai-ramai melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Beberapa pejabat di antaranya merupakan pejabat teras. Mereka melaporkan ke bagian pengendalian gratifikasi di Inspektorat DKI.

Sudah banyak yang lapor ke Inspektorat, ada bagian pengendalian gratifikasi

"Sudah banyak yang lapor ke inspektorat, ada bagian pengendalian gratifikasi," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (7/8).

Dikatakan Ahok, gratifikasi yang diterima anak buahnya merata. Tidak hanya berada pada tataran pejabat saja, melainkan kepada semua golongan. Basuki pun mengibaratkan pemberian gratifikasi sebagai hujan yang merata dinikmati semua orang.

Ahok Larang PNS Terima Parsel & Mudik Pakai Mobil Dinas

Ahok pun meminta kepada pejabat yang belum melaporkan untuk segera melakukannya. Sebab, hukuman bagi penerima gratifikasi lebih besar dibandingkan dengan korupsi. Harta mereka akan disita oleh negara atau dimiskinkan.

"Kalau korupsi bapak ibu hanya dipenjara, kembalikan uang negara. Tapi kalau gratifikasi, terima suap, seluruh harta bisa disita. Mending ngaku korupsi kalau mau nyolong," ucapnya.

Tak hanya itu, Ahok juga ‎mengingatkan, PNS DKI untuk tidak berperilaku aneh dengan menerima gratifikasi. Karena, Pemprov DKI Jakarta sudah menambah tunjangan kinerja daerah (TKD) berkali-kali lipat.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12200 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1365 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1348 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1305 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1012 personBudhi Firmansyah Surapati